Mendahulukan si Miskin

Judul : Mendahulukan si Miskin
Penulis : Abdul Waidi, Ari, dkk
Tebal : xxiv + 212 halaman
Ukuran : 15,5 x 23 cm
Harga asal : Rp. 48.000,-
Harga diskon : Rp. 30.000,-

Sekurang-kurangnya ada dua prinsip yang di tawaran Abdul Wahid dkk dalam buku ini ihwal pembangunan di Indonesia. Pertama, menumbuhkan perekonomian. Langkah ini di upayakan untuk meciptakan pembangunan yang berkelanjutan serta membantu rakyat mengatasi kemiskinan (pro growt). Caranya adalah menciptakan lapangan pekerjaan serta memberikan peluang bagi lembaga-lembaga perekonomian swasta.

Kedua, kebijakan pembangunan yang peka terhadap perbedaan-perbedaan sosial dan ekonomi. Prinsip ini ditujukan penulis untuk mengantisipasi bagi pasar yang tidak netral atau tidak adil bagi semua. Sebab, kekuatan pasar bisa saja dapat menciptakan marjinalisai dan ketidaksejahtraan yang lebih parah. Sehingga dari sinilah diperlukan kebijakan redibrusi dan tindakan afirmatif yang aktif dan explisit menangani ketidaksetaraan dari pasar bebas. Sehingga pendistribusian uangpun dapat disebarkan keseluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan pembangunan pro poor juga sesuai dengan sepuluh hak dasar dalam strategi nasional dalam pengentasan kemiskinan. Adalah meningkatkan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, sanitasi, tanah, sumberdaya alam, serta keamanan. Sebab, sejak era Orde Baru hingga pacsa krisis indonesia dalam alakokasi kesejahteraan di golongkan sebagai negera produktivis. Meneurut Ian gough mencata ada empat yang mencirika rezim semaca ini.

Pertama, Kebijakan sosial tidak menjadi wilayah sosial yan peting dan otonom tetapi di abdikan pada pertumbuhan ekonomi. Kedua, infestasi sosial utama yang di lakukan dalam bindang kesehatan dan pendidikan bukan pada jaminan sosial atau perlindungan sosial. Ketiga, Negara lebih berperan dalam regulasi kesejahteraan sendiri. Keempat tujuan utama dari kebijakan sosial lebih di dorong pada National Building dan legitimasi negara ketimbang pada kohesi sosial dan penanggulangan kemiskinan. Sehingga kehadiran buku sangat penting agar pemerintah mampu membedakan anggaran yang bersifat konvensional dan anggaran yang memihak rakyat miskin.